BELAJAR DARI APRIL DAN JULI: MENYUSUN KEKUATAN POLITIK BURUH DALAM EVEN POLITIK LOKAL DAN NASIONAL [Oleh:Gayuh Arya Hardika] Tahun 2010 ini, jika tidak ada aral rintangan yang berarti, di Provinsi Kepulaun Riau akan digelar pemilihan gubernur (Pilgub). Dan pada tahun 2011 diagendakan Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Batam. Even politik di daerah yang menjadi salah satu basis [...]
Continue reading...25. February 2010
Upah adalah sesuatu yang sangat pokok bagi buruh karena upah menentukan kemampuan seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada konteks ini, keberadaan besaran ketentuan upah minimum adalah bagian tidak terpisahkan dari persoalan upah yang melilit buruh. Besaran ketentuan upah minimum, selain menjadi faktor utama kemampuan daya beli seorang buruh lajang yang bekerja kurang dari [...]
Continue reading...12. January 2009
Makna Kebebasan Berserikat Implikasi yang muncul dari kondisi obyektif ketenagakerjaan tersebut adalah terjadinya konflik di antara serikat, karena memperebutkan anggota. Konflik ini rupanya sudah diantisipasi oleh negara, baik di dalam UU SP/SB no. 21 tahun 2000 maupun dalam UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan no.04 tahun 2004, yang membuat kategorisasi konflik dengan menyebut konflik antar serikat sebagai salahsatu [...]
Continue reading...12. January 2009
SECARA legal, tonggak reformasi di arena politik perburuhan di Indonesia, dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 5 tahun 1998, tentang pendaftaran serikat buruh. Ini sekaligus mengakhiri era serikat buruh tunggal yang dikuasai FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Dirintis sejak pemerintahan B.J. Habibie yang singkat (1998—1999) melalui ratifikasi terhadap konvensi ILO no. 87 mengenai [...]
Continue reading...
25. February 2010
0 Comments